Selasa
Pukul : 16:05:16

Administrator

| More

Gaji Non APBN/APBD, Honorer K1 Menjadi K2

Jakarta-Humas BKN, Tenaga honorer kategori satu (K1) yang pembayaran gajinya bersumber dari non APBN/APBD, secara otomatis menjadi tenaga honorer kategori dua (K2). Hal ini dikarenakan sumber pembayaran gaji tenaga honorer K1 adalah dari APBN/APBD, sedangkan sumber gaji untuk tenaga honorer K2 bukan dari APBN/APBD. Ada pun tenaga honorer K1 yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dikarenakan aspek-aspek lainnya tidak dapat menjadi tenaga honorer K2 . Aspek lain tersebut seperti: tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta, masa kerja terputus, atau diangkat bukan oleh pejabat yang berwenang. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima Komisi I DPRD dan BKD Kampar saat melakukan audiensi dan kunjungan kerja di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (6/3).

Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah uji publik untuk tenaga honorer kategori I, BKN dan KemenPAN-RB menerima lebih dari 32.000 surat pengaduan keberatan, baik keberatan terhadap data yang Memenuhi Kriteria (MK) ataupun yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Melihat banyaknya pengaduan ini, pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB mengambil sejumlah kebijakan. Pertama, memerintahkan BPKP melakukan Quality Assurance (QA); kedua melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT); dan yang ketiga adalah melakukan verifikasi ulang ke lapangan khususnya untuk daerah-daerah yang bermasalah (seperti terkena musibah banjir atau kebakaran). Sedangkan penyerahan formasi pada 19 Desember 2012 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan QA yang dilakukan BPKP adalah untuk tahap pertama.

Ditegaskan bahwa tenaga honorer K II yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang dinyatakan lulus tes yang diadakan sesama K II. Ada pun pembuatan soal tes dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

Pelaksanaan tes untuk Kabupaten/Kota akan dikoordinir oleh Gubernur sesuai dengan time table yang ditetapkan KemenPAN-RB dan BKN. Pelaksanaan tes diperkirakan dilaksanakan bulan Juni-Juli 2013. Bagi yang dinyatakan lulus tes selanjutnya akan diangkat menjadi CPNS pada Tahun Anggaran 2013-2014. (aman-retno-easter)

 

(sumber www.bkn.go.id)

Berita Terkait

  • 08 Apr 2014
    15:47:49
    Agus
    Wringinanom
    Yth Bapak/Ibu BKD: Bagaimana nasib kelanjutan kabar Bapak Bupati yg akan menerbitkan SK.GT bagi kami Honorer disekolah negeri?
    Tanggapan: 15 Apr 2014 15:58:41

    Mohon hal tersebut ditanyakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

  • 05 Apr 2014
    15:01:12
    Nama AndaTRI AGUSTINA MAHARANI
    LokasiGRESIK WRINGINANOM
    Isi Pesan sy sdh mengabdi jd guru GTT di wringinanom selama 8 thn ,,,kenapa sy gak diikutkan K2
    Tanggapan: 15 Apr 2014 16:04:10

    Sesuai SE Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010 bahwa Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN atau APBD dengan kriteria :

    1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
    2. Bekerja di instansi Pemerintah;
    3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus;
    4. Berusia sekurang-kurangnya 19 Tahun dan tidak lebih dari 46 Tahun per 1 Januari 2006

    Apabila Saudara memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas, maka Saudara dapat dikategorikan tenaga honorer Kategori II (K.II). Namun apabila Saudara tidak mengikuti pendataan pada tahun 2010 dan/atau 2012, maka Saudara tidak dapat disebut sebagai Tenaga honorer K.II karena database Tenaga Honorer K.II telah ditetapkan oleh BKN.

  • 04 Apr 2014
    17:02:49
    Permana
    Duduksampeyan
    Bpk/Ibu YTH: benarkah bapak Bupati hendak mengeluarkan SK.GURU TETAP (GT) untuk kami para guru GTT disekolah Negeri?...mengingat kabar ini sudah santer terdengar dikalangan kami para Guru GTT yang terganjal aturan harus punya SK.BUPATI/WALIKOTA bila ingin mendapatkan aneka tunjangan yang ada, bahkan untuk mendapat NUPTKpun harus ada SK tsb? mohon penjelasan..terimakasih
    Tanggapan: 15 Apr 2014 15:59:33

    Mohon Saudara tanyakan ke Dians Pendidikan Kabupaten Gresik

  • 03 Apr 2014
    15:51:02
    adjie plyper
    panceng
    Bapak BKD tolong UPT dinas pedididkan di segarkan karena sudah tidak harmonis.kepala UPT di kontrol staf penilik . kasihan anak2 saya.kepala upt nggak punya kebijakan.
    Tanggapan: 15 Apr 2014 14:59:35

    Dipertimbangkan , Terima Kaish Informasi dan Sarannya

  • 30 Mar 2014
    23:57:45
    Nama AndaMujtahid
    Lokasi Panceng Gresik
    Isi PesanYth Bpk/Ibu Sya PNS Dinas Keseatan?Puskesmas Gol:IIId Pendidikan S1 Keperawatan suda penyesuaian ijazah tahun 2009 dapat surat izin belajar dari Bupati tahun 2006 tapi pendidikannya waktu itu belum terakriditasi B,pernah ikut DIKLAT JBFUNG Perawat Ahli 9 hari di malang ,apakah saya bisa aleh jenjang dari perawat trampil ke perawat ahli dan naik pangkat dari gol;IIId Ke IVa
    Tanggapan: 02 Apr 2014 15:48:06
    • Persayaratan untuk perpindahan jabatan dari Terampil ke Ahli :
    1. Pangkat Minimal III/a
    2. Ijazah relevan dengan tugas;
    3. Telah mencapai nilai PAK;
    4. Telah lulus diklat ahli;
    5. Adanya formasi pada unit kerja
    • Saudara sudah memenuhi sebagian persyaratan untuk alih jenjang namun melihat tempat kerja saudara ada di Puskesmas maka harus dilihat formasi/kebutuhan perawat di puskesmas tersebut, apakah memang membutuhkan perawat ahli? Dikhawatirkan beban kerja di puskesmas Saudara tidak membutuhkan perawat ahli sehingga ketika Saudara diangkat menjadi perawat ahli maka tidak dapat mengumpulkan angka kredit perawat ahli sehingga Saudara tetap tidak bisa naik pangkat atau malah terkena sanksi karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal;
    • Koordinasi dengan Unit Kerja Saudara;
Index Pertanyaan
  • Tgl : 06 Sept 2013
    File : Perka BKN Nomor 20 tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS

  • Tgl : 06 Sept 2013
    File : Perpres Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar

  • Tgl : 06 Sept 2013
    File : Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Depdiknas

  • Tgl : 06 Sept 2013
    File : Perka BKN Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS

  • Tgl : 06 Sept 2013
    File : Perka BKN Nomor 7 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial PNS

  • Tgl : 08 Sept 2013
    File : UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

  • Tgl : 08 Sept 2013
    File : UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

  • Tgl : 08 Sept 2013
    File : Perka BKN No.32 Tahun 2007 tentang Sekdes

  • Tgl : 08 Sept 2013
    File : Perka BKN No.20 Tahun 2008 tentang SAPK

  • Tgl : 08 Sept 2013
    File : Perka BKN No.17 Tahun 2008 tentang Konversi NIP

  • Tgl : 08 Sept 2013
    File : Perka BKN No.7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik

  • Tgl : 08 Sept 2013
    File : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

  • Tgl : 09 Sept 2013
    File : Prosedur Mutasi Antar Daerah

  • Tgl : 30 Sept 2013
    File : PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabat

  • Tgl : 30 Sept 2013
    File : PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraia

  • Tgl : 30 Sept 2013
    File : PP No.48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS

  • Tgl : 30 Sept 2013
    File : PP No.54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No.97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS

  • Tgl : 30 Sept 2013
    File : PP No.65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

  • Tgl : 30 Sept 2013
    File : PP No.97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS

  • Tgl : 30 Sept 2013
    File : PP No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS

  • Index Download

    Index Berita


    Pilih index berita berdasarkan tanggal berikut :

    / /

    Pendapat Pengunjung

    Apa Browser Favorit Anda?

    • Internet Explorer
    • Mozilla Firefox
    • Google Chrome
    • Opera