Selasa
Pukul : 16:05:16

Administrator

| More

Gaji Non APBN/APBD, Honorer K1 Menjadi K2

Jakarta-Humas BKN, Tenaga honorer kategori satu (K1) yang pembayaran gajinya bersumber dari non APBN/APBD, secara otomatis menjadi tenaga honorer kategori dua (K2). Hal ini dikarenakan sumber pembayaran gaji tenaga honorer K1 adalah dari APBN/APBD, sedangkan sumber gaji untuk tenaga honorer K2 bukan dari APBN/APBD. Ada pun tenaga honorer K1 yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dikarenakan aspek-aspek lainnya tidak dapat menjadi tenaga honorer K2 . Aspek lain tersebut seperti: tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta, masa kerja terputus, atau diangkat bukan oleh pejabat yang berwenang. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima Komisi I DPRD dan BKD Kampar saat melakukan audiensi dan kunjungan kerja di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (6/3).

Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah uji publik untuk tenaga honorer kategori I, BKN dan KemenPAN-RB menerima lebih dari 32.000 surat pengaduan keberatan, baik keberatan terhadap data yang Memenuhi Kriteria (MK) ataupun yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Melihat banyaknya pengaduan ini, pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB mengambil sejumlah kebijakan. Pertama, memerintahkan BPKP melakukan Quality Assurance (QA); kedua melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT); dan yang ketiga adalah melakukan verifikasi ulang ke lapangan khususnya untuk daerah-daerah yang bermasalah (seperti terkena musibah banjir atau kebakaran). Sedangkan penyerahan formasi pada 19 Desember 2012 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan QA yang dilakukan BPKP adalah untuk tahap pertama.

Ditegaskan bahwa tenaga honorer K II yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang dinyatakan lulus tes yang diadakan sesama K II. Ada pun pembuatan soal tes dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

Pelaksanaan tes untuk Kabupaten/Kota akan dikoordinir oleh Gubernur sesuai dengan time table yang ditetapkan KemenPAN-RB dan BKN. Pelaksanaan tes diperkirakan dilaksanakan bulan Juni-Juli 2013. Bagi yang dinyatakan lulus tes selanjutnya akan diangkat menjadi CPNS pada Tahun Anggaran 2013-2014. (aman-retno-easter)

 

(sumber www.bkn.go.id)

Berita Terkait

  • 18 Mei 2015
    20:34:59

    Rudi


    Bagaimana cara mendapatkan Bapertarum dan apa saja persyaratannya

    Tanggapan:
    25 Mei 2015 07:28:06

    Cara memperoleh Bapertarum adalah dengan mengisi formulir untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi, dengan melampirkan dokumen persyaratan sbb :

    1. Fotokopi Karpeg;
    2. Fotokopi Sk Pangkat Terakhir;
    3. Fotokopi Perjanjian Kredit KPR (dilegalisir Bank Penerbit);
    4. Fotokopi Buku Tabungan Pemohon;
    5. Surat Kuasa Pencairan bagi pengembang yang mengurus sebagian Uang Muka;
    6. Pas Foto 4x6 cm sebanyak 5 lembar

    Untuk mendapatkan Bapertarum adalah PNS dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

    Adapun besaran BUM untuk PNS adalah sbb:

    Gol. I     : Rp. 1.200.000,-

    Gol. II   : Rp. 1.500.000,-

    Gol. III  : Rp. 1.800.000

    Sedangkan TBUM untuk Gol. I, Gol. II dan Gol. III masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-

  • 15 Mei 2015
    10:06:39

    riyanto
    gresik


    Assalammualaikum, Bpk /Ibu BKD yth,Mohon pencerahan,saya Honorer sejak 2013,status saya hanya kontrak di dinas saja,apakah saya bisa mengikuti menjadi honorer K2, saya harus daftr kemana dan persyaratannya apa saja?, Terima kasih atas perhatian serta jawabannya

    Tanggapan:
    20 Mei 2015 14:57:22

    Berdasarkan Surat Edaran MenPAN&RB Nomor 05 Tahun 2010 Pasal 2.b, yang termasuk Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya bukan dari APBD dengan kriteria :

    1. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
    2. Bekerja di Instansi Pemerintah;
    3. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
    4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

    Berdasarkan Surat Edaran MenPAN tersebut, Saudara Riyanto tidak termasuk Tenaga Honorer K2 dan tidak bisa mendaftar K2 karena masa berlaku Surat Edaran MenPAN tersebut sudah selesai.

  • 24 Apr 2015
    21:45:25

    yuly
    gresik


    Mhn pencerahn pk, sy lulusan s1 mtk dg akta mengjar 2003. Sukwan th 2004. Th 2012 kuliah s1 pgsd UT perkiraan lulus pertengahan 2017. Keterima cpns k2 2014 tempat tgs disd. Krn tdk linear, apa sy hrs nengurus ijin bljr?.... prosedurnya gmn? Mksh.

    Tanggapan:
    13 Mei 2015 09:38:09

    Yth. Ibu Yuly, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

    1. Karena Ibu Yuly diangkat CPNS dan bertugas pada SD, maka sangat tepat apabila Ibu Kuliah S1 PGSD. Akan tetapi sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS khususnya Pasal 6 menyebutkan bahwa, Pemberian Ijin Belajar dapat diberikan apabila Ibu telah berstatus PNS dan bukan CPNS dan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai PNS;
    2. Adapun prosedur pemberian izin belajar adalah sebagai berikut :
      • PNS mengajukan permohonan izin belajar kepada Bupati Gresik melalui Pimpinan SKPD masing-masing disertai persyaratan yang telah ditentukan;
      • Berdasarkan permohonan izin belajar sebagaimana pada huruf a, Kepala SKPD mengajukan permohonan dimaksud kepada Bupati Gresik melalui Kepala BKD.

    Terima Kasih

  • 21 Apr 2015
    11:55:35

    Sri. AW
    Sangkapura


    Assalamualaikum Admin yg terhormat ; Untuk K2 Guru yg tidak lulus tes Triwulan 1 (Jan/Mar 2015) udah dapat tunjangan yg bersumber dari BOS APBD 1 jt/bln, kemudian bagaimana Nasib K2 yg non Guru apa tidak ada kebijaksanaan sbgmana K2 guru, mhn kmi juga diperhatikan, Trims.

    Tanggapan:
    05 Mei 2015 14:58:14

    Kepada Yth. Sdri. Sri Agustyowati dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

    1. Bahwa K2 Guru yang tidak lulus dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari Dana BOS sebesar 1 juta perbulan, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjagan Profesi bagi Guru Tetap bukan PNS yang belum memiliki jabatan fungsional guru, diberikan tunjangan profesi setiap bulan sampai dengan Guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru.
    2. Adapun bagi K2 non Guru yang tidak lulus tes, belum dapat diberikan tunjangan dari APBD karena belum ada dasar hukumnya.

    Jawaban ini juga sekaligus menjawab pertanyaan serupa dari Saudara Ramadhan di Gresik.

  • 17 Apr 2015
    09:17:23

    yuliekasulistya
    duduksampeyan


    assalamualaikumwarohmatullah.... bpk/ibu admin yth. saya PTT sejak tahun 2007....yg saya tanyakan apakah setelah perekrutan K2 menjadi CPNS akan ada perekrutan yg setara K2???? atau setidaknya ada penambahan kesejahteraan baggi GTT/PTT.... trimakasih atas jawabannya wassalamualaikumwarohmatullah....

    Tanggapan:
    05 Mei 2015 14:57:12

    Kepada Yth Sdri. Yuli, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

    1. Terkait seleksi bagi K2 yang belum diangkat menjadi CPNS, kami masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
    2. Sedangkan terkait tunjangan kesejahteraan, baru dapat diberikan kepada K2 Guru yang tidak lulus CPNS, karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap bukan PNS yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru.
Index Pertanyaan
  • Tgl : 06 Sep 2013
    File : Perka BKN Nomor 20 tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS

  • Tgl : 06 Sep 2013
    File : Perpres Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar

  • Tgl : 06 Sep 2013
    File : Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Depdiknas

  • Tgl : 06 Sep 2013
    File : Perka BKN Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS

  • Tgl : 06 Sep 2013
    File : Perka BKN Nomor 7 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial PNS

  • Tgl : 08 Sep 2013
    File : UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

  • Tgl : 08 Sep 2013
    File : UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

  • Tgl : 08 Sep 2013
    File : Perka BKN No.32 Tahun 2007 tentang Sekdes

  • Tgl : 08 Sep 2013
    File : Perka BKN No.20 Tahun 2008 tentang SAPK

  • Tgl : 08 Sep 2013
    File : Perka BKN No.17 Tahun 2008 tentang Konversi NIP

  • Tgl : 08 Sep 2013
    File : Perka BKN No.7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik

  • Tgl : 08 Sep 2013
    File : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

  • Tgl : 09 Sep 2013
    File : Prosedur Mutasi Antar Daerah

  • Tgl : 30 Sep 2013
    File : PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabat

  • Tgl : 30 Sep 2013
    File : PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraia

  • Tgl : 30 Sep 2013
    File : PP No.48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS

  • Tgl : 30 Sep 2013
    File : PP No.54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No.97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS

  • Tgl : 30 Sep 2013
    File : PP No.65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

  • Tgl : 30 Sep 2013
    File : PP No.97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS

  • Tgl : 30 Sep 2013
    File : PP No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS

  • Index Download

    Index Berita


    Pilih index berita berdasarkan tanggal berikut :

    / /

    Pendapat Pengunjung

    Apa Browser Favorit Anda?

    • Internet Explorer
    • Mozilla Firefox
    • Google Chrome
    • Opera