Selasa, 2 Juli 2019 di ruang Mandala Bhakti Praja Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Pelaporan Kepegawaian (e-LP2P).
Peserta Bimtek ini diikuti sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Narasumber kegiatan ini berasal dari BKD Provinsi Jatim. 
Maksud dan tujuan diselenggarakannya bimbingan teknis penyusunan e-lp2p bagi aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2019 adalah:
  1. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur khususnya dalam hal pengisian laporan pajak-pajak pribadi dan peraturan peraturan perpajakan yang melekat pada Aparatur Sipil Negara;
  2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan pajak-pajak pribadi dan data perpajakan atas ASN;
  3. Untuk memenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1986 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang laporan pajak-pajak pribadi bagi pns di lingkungan departemen dalam negeri dan PNS daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 /pmk.03/2017 tentang rincian jenis data dan informasi serta penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
  4. Agar tersedianya data dan informasi yang valid tentang aparatur sipil negara khususnya terkait data pajak pribadi Aparatur Sipil Negara.

         Melalui forum ini yang dihadiri oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Bapak Hari Suryono, S.E.,M.M., beliau menekankan beberapa hal, yaitu:
  1.  Seluruh Aparatur Sipil Negara golongan ruang III/a ke atas wajib untuk menyampaikan elektronik laporan pajak-pajak pribadi (e-lp2p) secara online;
  2.  Sedangkan untuk form isian data dan informasi ASN yang berkaitan dengan perpajakan, semua ASN harus terdata baik itu golongan I, II, III dan IV serta dilampiri dengan dokumen bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 masing-masing ASN;
  3.  Bukti laporan e-lp2p dan rekapitulasi serta data dan informasi ASN yang berkaitan dengan perpajakan yang telah terisi agar disampaikan secara kolektif (hardcopy dan softcopy) kepada bupati gresik melalui badan kepegawaian daerah kabupaten gresik selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2019.
  4.  Akan dilaksanakan evaluasi setelah tanggal 31 Juli 2019 atas proses pengumpulan bukti laporan e-lp2p dan rekapitulasi serta data dan informasi ASN yang berkaitan dengan perpajakan dimaksud; 
  5.  Pemerintah Kabupaten Gresik (Bupati) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada pejabat / PNS yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tersebut.