Pembinaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2019 ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 di Ruang Mandala Bhakti praja pukul 08.00 WIB. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, permasalahan terkait prosedur pengadaannya maupun permasalahan hukumnya. Acara ini diikuti sebanyak 115 orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gresik R. Bayu Probo Sutopo, SH (Kasi Intelijen Kejari) dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sanusi Burhanudin, ST, MMT (Kasubag Pelayanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik).

         Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Bapak Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si. Beliau mengatakan bahwa Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisensi, evektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. Berdasarkan data KPK bahwa korupsi lingkup pemerintahan 80% terkait pengadaan barang/jasa. Untuk itu pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Salah satu solusi untuk mengatasi tindak pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan proses pengadaan secara elektronik (e-procurement), terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerbitkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 tahun 2011 Tentang layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Di akhir sambutannya Wakil Bupati Gresik berharap agar acara ini dapat memberikan pencerahan sehingga kegiatan di Pemerintah Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

* Untuk materi dapat didownload di website BKD Kabupaten Gresik pada menu download kemudian pilih materi.